Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hubungan Diplomatik Bisa Terjadi asal Israel Akui Kemerdekaan Palestina"

Kompas.com - 31/03/2016, 10:11 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sekaligus guru besar hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan, pembentukan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel mungkin saja dilakukan.

Syaratnya, Israel memberikan atau mengakui kemerdekaan negara Palestina. Pemerintah Indonesia bisa mengajukan syarat tersebut sebagai posisi tawar yang kuat apabila Israel ingin memiliki hubungan diplomatik.

"Bisa saja hubungan diplomatik terjadi, tapi dengan satu syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina sebagai bangsa terjajah. Lagipula saya lihat Israel yang lebih butuh hubungan diplomatik, sampai harus mengundang wartawan Indonesia ke sana," ujar Hikmahanto saat dihubungi, Rabu (30/3/2016) malam.

Ia mengatakan, sikap Pemerintah Indonesia sampai saat ini tetap menolak penjajahan Israel terhadap Palestina dan tetap menganggap Israel sebagai negara penjajah. Indonesia sangat mendukung kemerdekaan untuk Palestina.

(baca: Ketua Komisi I DPR: Israel Risau terhadap Sikap Jokowi)

Meskipun diketahui kedua negara mempunyai relasi dagang, tetapi Hikmahanto belum melihat adanya suatu kebutuhan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

"Apabila hubungan diplomatik tersebut dilakukan sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina, artinya Indonesia telah melanggar konstitusi dengan mengakui kedaulatan negara Israel," kata dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

Seruan itu disampaikan Netanyahu ketika menerima kunjungan delegasi wartawan Indonesia, Senin (28/3/2016), di kantornya di Jerusalem. (Baca: Netanyahu Serukan Pembentukan Hubungan Diplomatik Israel-Indonesia)

"Sudah waktunya untuk menjalin hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita memiliki banyak peluang kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih," katanya kepada delegasi wartawan Indonesia, seperti dilaporkan Times of Israel, Selasa (29/3/2016).

Kompas TV Jokowi Minta Israel Hentikan Agresi Militer
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com