Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Dalami Kabar Kapal Indonesia Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 28/03/2016, 21:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku, pihaknya sudah mendapatkan kabar tentang kapal Indonesia yang diduga disandera kelompok milisi Abu Sayyaf.

Tanpa berkomentar lebih jauh, Retno menyebutkan bahwa Kemenlu telah mendalami informasi tersebut.

"Sudah (dapat informasi). Semua sedang didalami," kata Retno saat dikonfirmasi, Senin (28/3/2016).

Berita tentang dugaan penyanderaan tugboat berbendera Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf ramai dibicarakan di jejaring sosial para pelaut Indonesia.

"There's confirmed that one tugboat the name is Brahma 12 under rest by Abu Sayyaf in Philipine, the vessel from Banjarmasih with cargo coal bulk. (Dipastikan bahwa satu kapal bernama Brahma 12 ditahan oleh Abu Sayyaf di Filipina. Kapal berangkat dari Banjarmasin dengan muatan batubara)," tulis pemilik akun Facebook atas nama Papae CleonClevy di lini masanya.

Papae merupakan pelaut Indonesia asal Sulawesi Utara. Kapal yang dimaksud adalah Brahma 12. (Baca: Kapal Indonesia Diduga Disandera Kelompok Abu Sayyaf)

Sebelumnya, Papae juga mengunggah hasil potret layar laman Facebook Peter Tonsen Barahama, yang merupakan nakhoda kapal tersebut.

Dalam port clearence yang beredar disebutkan bahwa tugboat tersebut bertolak dari Banjarmasin menuju Filipina pada tanggal 15 Maret 2016.

Kapal tersebut mengangkut muatan coal in bulk (batubara) dengan 16 kru, dan dilaporkan dibajak pada Sabtu (26/3/2016).

Menurut informasi terakhir, para kru kapal sudah diturunkan ke darat, dan para pembajak meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara Rp 14,2 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com