Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Dibangun, Perpustakaan DPR Jangan Hanya Jadi Gedung Tak Berpenghuni

Kompas.com - 28/03/2016, 19:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara bergulir di komplek Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun, Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu Lely Arrianie mempertanyakan, apakah para Anggota DPR sendiri siap menumbuhkan budaya baca mulai dari diri mereka sendiri.

Menurut Lely, sejauh ini para wakil rakyat lebih banyak memanfaatkan tenaga ahli atau staf ahli. Tak begitu terlihat apakah mereka merupakan pribadi yang gemar membaca dan patut dicontoh publik.

Jika memang mereka siap untuk menumbuhkan budaya baca, maka menurutnya, perpustakaan itu layak dibangun.

"Saya pernah memanfaatkan perpustakaan DPR itu untuk penelitian. Dua tahun penelitian di sana 2003-2004 saya memang merasakan sangat kurang," ujar Lely saat dihubungi, Senin (28/3/2016).

Namun, lanjut dia, saat ini perkembangan teknologi sudah canggih. Sehingga apa yang dicari di perpustakaan tak harus dicari di perpustakaan DPR saja melainkan banyak alternatif lain.

Kalau pun jadi dibangun, ia berharap kelak masyarakat bisa lebih leluasa masuk ke sana untuk memahami keparlemenan, sistem kenegaraan, dan lain sebagainya.

Sementara perpustakaan yang ada saat ini, tak hanya akses masyarakat yang terbatasi, namun publikasi terhadap keberadaan perpustakaan DPR itu sendiri masih terlalu minim. Apalagi, penjagaan dan pengawasan yang cukup ketat bagi orang-orang yang masuk ke kompleks parlemen.

"Harus meninggalkan tanda pengenal, KTP segala macam. Di gerbang screening-nya luar biasa. Masuk kantin saja enggak bisa sembarangan," tutur dia.

Ia mengkhawatirkan nantinya bangunan perpustakaan tersebut hanya menjadi gedung megah kelas internasional yang hanya eksklusif bagi kalangan atas.

"Mereka harus siap untuk menjadikan perpustakaan sebagai kebutuhan. Bukan hanya jadi gedung yang tak berpenghuni. Buku-buku hanya dipajang," kata Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta itu.

Jika perlu, persyaratan yang ketat bagi pengunjung pun diperlonggar saat kelak wacana perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara itu terealisasikan. Terutama, lanjut Lely, bagi orang-orang yang memang berkepentingan untuk mencari pengetahuan dan membuat tulisan yang bermutu.

Bahkan, jika perlu perpustakaan tersebut dibuka 24 jam untuk memenuhi kebutuhan publik.

"Bila perlu disiapkan bagi pembaca nyaman di dalamnya. Jadi para anggota DPR juga jangan membiarkan fasilitas yang ada menjadi mubazir," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com