Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Terima Anugerah Saptawikrama untuk Ayahnya

Kompas.com - 25/03/2016, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga seni dan budaya di Nahdlotul Ulama, Lesbumi NU, mengumumkan penghargaan Anugerah Saptawikrama kepada 5 tokoh dalam rangkaian acara Harlah ke 54 Lesbumi PBNU di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (24/3/2016.

Anugerah Saptawikrama untuk mendiang KH Saifuddin Zuhri, menteri agama di era Presiden Soekarno, diterima langsung oleh putranya, KH Lukman Hakim Saifuddin yang kini menjabat Menteri Agama RI di era Presiden Jokowi.

Sedangkan Anugerah Saptawikrama untuk mendiang H Usmar Ismail diterima oleh putra sulungnya, Nuredin Ismail, dan Anugerah Saptawikrama untuk mendiang H Asrul Sani diterima oleh istrinya, Mutiara Sani.

Anugerah Saptawikrama juga akan disampaikan kepada keluarga dua penerima lainnya yang berhalangan hadir, yaitu keluarga mendiang KH Wahab Chasbullah dan mendiang H Djamaluddin Malik.

"Ide awal perlu didirikannya lembaga seni dan budaya di tubuh NU berasal dari Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Saifuddin Zuhri. Lalu, diwujudkan oleh tiga serangkai pendiri Lesbumi yakni Djamaluddin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail," ujar Ketua Umum Lesbumi PBNU KH Agus Sunyoto dalam pernyataannya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Harlah ke 54 Lesbumi PBNU Candra Malik, Anugerah Saptawikrama adalah apresiasi tertinggi Lesbumi PBNU terhadap Insan Negeri Tercinta yang berkhidmat dan berkiprah dalam merawat dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan yang mengukuhkan ciri khas, karakter, identitas, dan akar tradisi Nusantara yang - mengutip pidato Menteri Agama RI, KH Lukman Hakim Saifuddin - berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan dengan agama, dalam hal ini Islam.

Lebih lanjut ia menyatakan, Pribumisasi Islam, yang dicetuskan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian dikukuhkan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada Agustus 2015 sebagai Islam Nusantara, pada akhirnya dimatangkan oleh Lesbumi PBNU dengan melahirkan Tujuh Strategi Kebudayaan Islam Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Saptawikrama (Al Qowa'id As-Sab'ah), dalam Rakernas Lesbumi PBNU pada akhir Januari 2016.

"Kini, seluruh ikhtiar keislaman-kebangsaan itu kembali kepada setiap anak bangsa Nusantara, khususnya Muslimin, lebih khususnya Nahdliyin. Dalam mempertahankan jatidiri sebagai seorang Indonesia yang muslim, Saptawikrama dapat dijadikan sebagai rujukan, bahkan pegangan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI KH Lukman Hakim Saifuddin juga menerima Piagam Saptawikrama yang menandai diterimanya Islam Nusantara secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai rekomendasi Lesbumi Nahdlatul Ulama untuk menjaga dan mempertahankan ke-Indonesia-an kita.

Lesbumi didirikan oleh Nahdlatul Ulama di Bandung, Jawa Barat, pada 28 Maret 1962 dan dibidani oleh tiga serangkai Djamaluddin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail.

Ketua Dewan Penasihat Kebudayaan Lesbumi PBNU, KH Mustofa Bisri, menilai bahwa saat ini Lesbumi memasuki masa kebangkitan setelah mati suri di era Orde Baru.

"Lesbumi sebagai lembaga kesenian dan kebudayaan Nahdlatul Ulama diharapkan bisa menampilkan ciri Nahdlatul Ulama yang penuh kasih sayang, tidak menyebarkan kebencian, meneduhkan, tidak meresahkan, dengan kesenian dan kebudayaan yang luhur seperti pernah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulunya," ungkap Gus Mus, sapaan akrab mantan Rais Aam PBNU ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com