Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Jokowi ke Hambalang Bukan untuk Balas SBY

Kompas.com - 21/03/2016, 13:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menekankan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek pusat olahraga Hambalang yang mangkrak bukan untuk membalas kritik Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Johan dalam menanggapi sejumlah pihak yang menilai bahwa Jokowi ingin membalas kritik SBY dengan menyindir proyek Hambalang yang tak tuntas pada era pemerintahannya.

"Jangan dikait-kaitkan apa yang dilakukan Presiden ke Hambalang sebagai bagian dari mengomentari kritik SBY. Sama sekali tidak ada tujuan itu," ujar Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mengatakan, kunjungan Jokowi ke Hambalang sudah direncanakan jauh hari dan tidak mendadak.

Presiden meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan laporan soal nasib proyek itu sebelum meninjau langsung.

Selain itu, melihat nasib proyek Hambalang merupakan bagian dari fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

"Beberapa waktu lalu kan juga tidak hanya mengunjungi bangunan di Hambalang, tetapi juga jalan tol dan lain-lain. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak SBY," lanjut Johan.

Soal kritik SBY terhadap pemerintah, menurut Johan, hal itu pun tidak ada yang perlu dipersoalkan.

"Hak siapa pun memberi masukan kepada Presiden. Masukan itu akan dilihat apakah akan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jadi, sah-sah saja memberikan masukan, apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden mengunjungi wisma atlet di Hambalang yang mangkrak, Jumat (18/3/2016).

Proyek itu dimulai pada pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya ambles, dan ada tindak pidana korupsi dari proyek tersebut yang diusut oleh KPK.

Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak.

Namun, dia menekankan bahwa aset negara harus diselamatkan.

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pembangunan infrastruktur.

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur, apalagi kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

Kompas TV Jokowi akan Bahas Hambalang di Ratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com