Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Dugaan Penistaan Agama, Mantan Pimpinan Gafatar Akan Diperiksa

Kompas.com - 10/03/2016, 16:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto mengatakan, penyidikan dugaan penistaan dan penodaan agama oleh pimpinan ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) masih terus berjalan.

Nantinya, Bareskrim juga akan memanggil mantan pimpinan Gafatar sebagai saksi.

"Pada saatnya kita akan panggil," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi. Sebagian besar dari saksi itu merupakan pengikut Gafatar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogjakarta.

(Baca: Bareskrim Periksa Manajemen Hotel Tempat Deklarasi Gafatar)

Polisi juga pernah memeriksa manajemen Hotel Sheraton Jogjakarta yang dijadikan tempat deklarasi pada 2012 lalu.

"Kalau alat bukti cepat, nanti akan kita gelar untuk menetapkan siapa tersangka," kata Agus.

Tak hanya pengikut Gafatar, penyidik mencoba masuk melalui pintu lain untuk membuka adanya penistaan agama. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap orang yang membeli tanah sebagai tempat berkumpulnya pengikut Gafatar.

"Saksi ahli sudah dipanggil, 'Gubernur' Gafatar di Jatim, dan iurannya dari mana saja," kata Agus.

(Baca: Bareskrim Temukan Bukti Gafatar Mengarah ke Makar)

Penyidik Bareskrim Polri telah menemukan bukti bahwa organisasi Gafatar mengarah ke aktivitas makar. Bukti-bukti yang dimaksud, yakni dokumen berisi struktur kabinet pemerintahan serta catatan soal ajaran gerakan itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat enam fase pembentukan negara Gafatar. Pertama, fase Sirron atau dakwah terselubung.

Kedua, fase Jahron, yakni dakwah terbuka. Ketiga, fase eksodus, yakni perpindahan umat dari domisili awal ke wilayah calon negara. Dalam hal ini, Kalimantan Barat dipercayai sebagai wilayah yang dimaksud.

(Baca: Jubir Gafatar: Kami Sudah Bubar, Tak Akan Penuhi Undangan MUI)

Dalam fase eksodus, umat sekaligus diminta untuk mempersiapkan logistik sembari berlatih perang.

Keempat, yakni fase Qital di mana umat berperang melawan kelompok di luar Gafatar, termasuk NKRI.

Kelima, fase Futuh, yakni kemenangan dengan membentuk sistem pemerintahan versi Gafatar, Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara. Lalu fase terakhir, Madinatul Munawarroh atau kejayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com