Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pengawas KPK Dinilai Perlu Ada, asalkan...

Kompas.com - 07/03/2016, 19:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya usulan mengenai pembentukan dewan pengawas dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinilai sejumlah pihak akan melemahkan KPK.

Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Tjandra menilai keberadaan dewan pengawas KPK sesungguhnya amat diperlukan.

Hanya saja, usulan yang diajukan selama ini terlalu ketat, karena turut mencampuri urusan KPK hingga ke masalah operasional.

"Tercampur-campur isunya. Walaupun, esensinya dewan pengawas itu butuh, sebagai mekanisme kontrol internal," kata Surya di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Saat ini, lanjut dia, meski memiliki komite etik namun sifatnya hanya sementara dan tak permanen. 

Menurut Surya, yang belum terpecahkan adalah bagaimana agar dewan pengawas tersebut tetap ada namun fungsinya tetap seimbang. Tak malah menumpulkan taring KPK.

"Balancing-nya di mana, ini yang belum ketemu," ujarnya.

Surya pun mengusulkan agar dewan etik lebih mengurusi hal-hal berbau politik dan mengurusi negosiasi politik.

Dewan pengawas ini nantinya diharapkan dapat mewakili KPK dalam melakukan negosiasi politik dengan pihak pemerintah dan DPR.

KPK, menurutnya harus tegas berdiri sebagai lembaga di bidang hukum namun juga harus memahami politik. Dewan etik lah yang kemudian dapat mengisi fungsi tersebut.

"Kan butuh dukungan politik untuk kerja-kerjanya. Kita musuhin banget semua penguasa itu juga enggak bisa," kata Surya.

Dewan pengawas nantinya diharapkan dapat diisi tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik, memiliki keberanian untuk berbeda pendapat namun juga bijaksana.

Sikap bijaksana itu dinilai perlu untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan tak produktif, seperti perang antara KPK dan Kepolisian.

"Kan problemnya kemarin-kemarin gaduh terus. Gaduhnya enggak produktif," ujarnya.

Adapun tokoh yang menurutnya pantas misalnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang akrab disapa Buya Syafi'i.

"Misalnya Buya Syafi'i yang sudah enggak mikirin apa-apa. Jadi guru bangsa," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com