Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bripka Petrus Mutilasi Dua Anaknya, Institusi Polri Juga Bertanggung Jawab

Kompas.com - 26/02/2016, 18:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan, secara institusional, Polri bertanggung jawab atas salah satu anggotanya yang membunuh dan memutilasi dua anaknya sendiri.

"Ini bukan hanya masalah si personel semata. Pertanggungjawaban institusional juga harus ditunjukan," ujar Reza di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Sebab, lanjut Reza, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sudah menyebut bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan sejak beberapa tahun. Jika demikian, maka menjadi pertanyaan mengapa Polri abai terhadap informasi itu.

(Baca: Polisi Pelaku Mutilasi Anaknya Sering Marah-marah)

"Apalagi, polisi adalah kelompok dengan risiko yang tinggi mengalami gangguan mental. Bagaimana tanda-tanda itu terabaikan?" ujar dia.

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan, menurut Reza, yakni membenahi sistem pengawasan kualitas polisi. Bukan cuma di pusat saja, melainkan di seluruh Indonesia.

(Baca: Kata Kapolri, Polisi yang Mutilasi Anaknya Alami Gangguan Jiwa)

"Unit SDM harus cek secara menyeluruh dan berkala. Sementara Propam cek kepedulian atasannya kepada bawahan," ujar Reza.

Brigadir Petrus Bakus diketahui membunuh dan memutilasi anaknya dengan menggunakan parang, Fbn (4) dan Amr (3) pada Jumat (26/2/2015) dini hari. Dia pun mengakui perbuatannya kepada sang istri.

(Baca: Polisi Pelaku Mutilasi 2 Anaknya: Mereka Baik, Mereka Pasrah)

Peristiwa ini terungkap setelah sang istri mengadu ke tetangga yang juga anggota polisi. Ketika tetangga itu mendatangi rumah itu, pelaku keluar dari rumah dan duduk di teras rumah.

Kepada tetangganya, pelaku mengatakan, "sudah saya bersihkan, Bang. Saya menyerahkan diri."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com