KPK Putuskan Tak Terlibat Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. KPK merasa tidak berwenang mengawasi proses internal partai politik.

"Kami tidak akan terlibat. Itu urusan partai," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief melalui pesan singkat, Jumat (26/2/2016).

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap tidak ada praktik politik uang. (Baca: Politik Uang, Mana Tahan...)

"Ini berlaku bagi setiap partai politik, termasuk Golkar," kata Laode.

Dalam rapat harian pengurus DPP Partai Golkar, Selasa (23/2/2016) malam, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk mengundang KPK dan Bareskrim Polri untuk hadir pada Munas Golkar yang rencananya akan digelar pada April 2016.

(Baca: Golkar Undang KPK dan Polri Awasi Politik Uang Saat Munas)

Awalnya, KPK dan Bareskrim Polri diminta untuk mengawasi berbagai aktivitas selama pelaksanaan munas, khususnya untuk mengantisipasi terjadinya politik uang.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan munas.

KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut. 

"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016).

Namun, ia enggan mengungkap data intelijen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat. (Baca: Calon Ketum Golkar yang Terbukti Main Politik Uang Langsung Dicoret)

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.

Ia mengatakan, KPK akan mengirim sinyal peringatan untuk memastikan munas terlaksana dengan baik tanpa mencoreng demokrasi dengan korupsi.