Revisi UU KPK Ditunda, RUU "Tax Amnesty" Mandek

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di DPR masih mandek.

Seharusnya, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (25/2/2016) siang, mengagendakan apakah RUU Tax Amnesty akan dibahas di Badan Legislasi, Komisi XI, atau melalui panitia khusus (pansus).

Namun, hal tersebut belum dilakukan karena fraksi-fraksi di DPR meminta waktu terlebih dahulu untuk mempelajari draf RUU yang diusulkan pemerintah itu.

"Dari pimpinan fraksi belum menerima naskah secara lengkap, dan dari pimpinan DPR baru beberapa hari yang lalu. Perlu waktu untuk membahas secara detail komprehensif," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis sore.

Namun, Agus membantah bahwa mandeknya RUU Tax Amnesty ini berkaitan dengan keputusan penundaan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, ini hanya masalah teknis dan RUU Tax Amnesty akan kembali dibahas pada rapat Bamus selanjutnya. (baca: Politisi Demokrat: Dua Kali Diterapkan, "Tax Amnesty" Gagal)

"Jadi supaya teman teman fraksi sudah melihat lebih jelas," ucap Politisi Partai Demokrat ini.

Di sisi lain, rapat Bamus sore ini menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti-Terorisme sudah berlanjut.

Rapat yang diikuti Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan itu memutuskan untuk membentuk Pansus guna membahas RUU yang juga merupakan inisiatif pemerintah itu.

Pansus akan diisi gabungan anggota Komisi I yang membidangi masalah militer dan Komisi III yang membidangi masalah hukum.

PDI Perjuangan sebelumnya meminta pembahasan RUU Tax Amnesty ditunda sehubungan dengan ditundanya pembahasan revisi UU KPK.

Alasan yang disampaikan, RUU "Tax Amnesty" juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat seperti revisi UU KPK. (baca: Giliran PDI-P Minta Pembahasan RUU "Tax Amnesty" Ditunda)

RUU Pengampunan Pajak adalah inisiatif pemerintah. Ini satu dari tiga Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 yang telah ditetapkan DPR. Total ada 40 undang-undang yang akan dibahas pemerintah dan DPR tahun ini.

(baca: Nasdem Minta PDI-P Tak Jegal RUU "Tax Amnesty")

Sebelumnya, seperti dikutip Kompas, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya berharap RUU Pengampunan Pajak segera dibahas dan dituntaskan pada masa sidang kali ini.

Artinya, RUU sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR per 11 Maret 2016. (baca: Ketua DPR: RUU Pengampunan Pajak Dikebut Setelah Reses)

Harapannya, Kementerian Keuangan bisa segera mengukur minat dan potensi penerimaan pajak dari uang tebusan pada 1-2 bulan pertama pelaksanaan program pengampunan pajak.

Selanjutnya, itu akan menjadi dasar proyeksi Kemenkeu untuk merevisi target pendapatan negara. Menurut rencana, Kemenkeu mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2016 pasca Mei.

Kemenkeu memproyeksikan pendapatan tahun ini bakal meleset Rp 290 triliun dari target Rp 1.822,5 triliun. Ini karena penerimaan pajak jauh di bawah target. Target penerimaan negara dari minyak dan gas bumi serta komoditas juga akan meleset.