Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerjaan Rumah Masih Banyak, Demokrat Ajak Pemerintah Tak Saling Menyalahkan

Kompas.com - 18/02/2016, 20:57 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS – Silang pendapat antara Menteri Koordinator Perekonomian dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sesungguhnya bukan saling menyalahkan. Namun, penjelasan Darmin Nasution dipahami tak menyeluruh.

Partai Demokrat, kata Juru Bicara Rico Rustombi Kamis (18/2) di Jakarta, memahami Darmin tak menyalahkan kebijakan pemerintahan Pak SBY secara spesifik.

“Justru, secara tak langsung, disebutkan bahwa pemerintahan lalu sebenarnya sudah menyiapkan tatanan benar dengan disahkannya Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Soal implementasinya yang terlambat, ini menunjukkan kelambanan birokrasi kita yang masih berlangsung sampai sekarang,” tuturnya.

Partai Demokrat, lanjut Rico, menyadari ada pekerjaan rumah yang besar dan tak mudah yang dihadapi pemerintahan saat ini.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Partai Demokrat pun ingin mendukung supaya perekonomian Indonesia tetap tumbuh. Karenanya, pemerintahan saat ini lebih baik saling mendukung, tidak berpolemik, atau saling menyalahkan.

Sebelumnya, Darmin mengakui bahwa ada keterlambatan dalam pembangunan smelter. Sebab, kendati UU Minerba disahkan 2009, pembangunan smelter baru mulai 2014.
Masalah ini kemudian direspon SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

“Hingga saat ini, ‘SBY dan Pemerintahan SBY’ masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yg tengah berkuasa,” kicau SBY, Kamis (18/2) jam 09.50 WIB.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

Ia merasa pemerintah saat ini kerap menyalahkan berbagai masalah yang muncul sekarang pada pemerintahannya.

"Bagi yg ingin terus salahkan pemerintahan yg lalu, alamatkan saja kpd saya (SBY). Saya pemimpin & saya bertanggung jawab. *SBY*," kicau SBY, Kamis (18/2) pukul 08.29 WIB. (INA)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com