Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Sikat "Bleh"...

Kompas.com - 05/02/2016, 09:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penegakan hukum di mata Kepala Bareskrim Polri Komjen Anang Iskandar jangan sampai membuat orang menjadi takut. Sebaliknya, penegakan hukum justru harus membuat orang menjadi sadar aturan.

Namun, prinsip Anang tersebut bukan berarti menghilangkan "wajah tegas" aparat penegak hukum.

Utamanya, semua langkah haruslah sesuai dengan prosedur hukum dan mendasarkan diri pada tiga hal, yakni kepastian hukum, rasa adil publik, serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

"Kalau sudah begitu, boleh saja kita sikat bleh, sikat bleh, sikat bleh... he-he-he," ujar Anang ketika berbincang santai dengan Kompas.com di kantornya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Satu hal lagi yang menurut Anang tidak boleh luput dari pertimbangan penyidik polisi se-Tanah Air, penegakan hukum juga harus mendukung terciptanya kesejahteraan di masyarakat.

Prinsip tenang, tepat, tetapi tetap garang dan bermanfaat itu coba dibangun oleh Anang terhadap para anak buahnya di seluruh Indonesia sejak menggantikan Komjen Budi Waseso.

Sebab, tidak seperti di tataran pimpinan, tataran bawah sering tidak memahami prinsip tersebut dengan baik.

"Itu yang terus jadi perhatian kami supaya di seluruh jajaran, termasuk Polda, Polres, dan Polsek memahami bahwa penindakan itu tak semata-mata soal menghukum, tetapi yang paling penting adalah menyadarkan," ujar mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu.

"Makanya, saya pesan ke mereka, tingkatkan terus kemampuan penegakan hukum agar di bawah itu tidak seperti pakai kacamata kuda. Tidak hanya atas asas kepastian hukum saja, tetapi tidak memberi rasa adil dan berkontribusi pada pembangunan," kata dia.

Gaya kepemimpinannya ini, diakui Anang, dipegangnya berdasarkan pengalaman karier memimpin 24 satuan di kepolisian.

Anang meyakini prinsipnya itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi saat ini.

"Namanya suatu sistem pemerintahan, harus didukung dengan sistem-sistem di bawahnya. Saya melihat dengan sistem pemerintah saat ini, ya yang paling tepat dilakukan kami ya itu. Tidak kurang, tidak lebih," ujar Anang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com