Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zainuddin Amali Tolak Maju Sebagai Caketum Golkar

Kompas.com - 02/02/2016, 20:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum jelas kapan penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar, sejumlah nama telah dimunculkan untuk menjadi calon ketua umum.

Salah satu nama yang muncul yakni nama Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Zainudin Amali. Nama Amali digadang akan maju oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agug Laksono.

Lalu, apa kata Amali soal penyebutan namanya yang masuk ke dalam bursa pencalonan ketua umum Golkar?

"Banyak yang lebih baik dari saya," kata Amali di Kompleks Parlemen, Selasa (2/2/2016).

Amali sendiri memilih untuk tidak maju ke dalam kontestasi tersebut. Meski demikian, Amali tak menyebut siapa tokoh Golkar yang layak memimpin partai itu selanjutnya.

"Insya Allah tidak maju," ujarnya.

(Baca: Agung Laksono Anggap Kader Kosgoro Layak Jadi Ketum Golkar)

Selain Amali, setidaknya ada 12 nama kader Golkar lain yang dianggap layak untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Golkar.

Mereka adalah Mahyudin, Ade Komarudin, Setya Novanto, Fadhel Muhammad, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Idrus Marham. Selanjutnya, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Gusti Iskandar dan Agun Gunandjar.

Meski begitu, menurut Agung, untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, setiap nama setidaknya harus mengantongi 30 persen dukungan dari DPD dan telah minimal lima tahun menjabat sebagai fungsionaris partai.

Kompas TV Siapa Ketum Golkar Selanjutnya?


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com