Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Muda Golkar: Penentuan Panitia dan Peserta Paling Krusial Jelang Munas

Kompas.com - 29/01/2016, 13:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui bahwa penentuan panitia dan peserta musyawarah nasional luar biasa (munaslub) adalah saat yang paling krusial.

Jika tidak dilakukan dengan adil, penentuan panitia dan peserta munaslub dapat menjadi persoalan baru.

"Saya setuju, titik paling krusial adalah penetapan panitia dan peserta munas," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/1/2016).

Menurut Doli, penentuan panitia munaslub sebaiknya ditentukan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Misalnya, diputuskan dengan baik melalui rapat pleno atau rapat harian.

(Baca: Generasi Muda Golkar Minta Rehabilitasi Semua Kader yang Dipecat Selama Konflik)

Guna menciptakan suasana demokratis yang dapat mengurangi tensi politik, panitia munas haruslah kader terbaik yang melibatkan kedua kubu. Selain itu, panitia munas harus mampu menunjukan netralitas, objektivitas, dan memiliki kemampuan berorganisasi.

Sementara untuk peserta munaslub, jika konsisten dengan SK kepengurusan Riau pada 2009, maka para peserta adalah DPD I dan II yang dibentuk dalam Munas Riau.

(Baca: SK Menkumham Keluar, Saatnya Golkar Pilih Ketum Baru)

Dalam hal ini, peserta termasuk kader-kader yang mengalami pemecatan selama konflik internal berlangsung.

"Lahirnya Munas Ancol karena ada DPD yang dipecat, maka mereka harus dipulihkan. SK Riau pada 2012 memudahkan kita dalam menyusun kepanitiaan dan peserta munaslub," kata Doli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com