Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Dinilai Berisiko Alami Kerugian dalam Proyek Kereta Cepat

Kompas.com - 23/01/2016, 16:35 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki risiko kerugian cukup besar dalam menggarap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Risiko kerugian tersebut terkait besarnya anggaran yang harus dikeluarkan empat perusahaan milik BUMN. (Baca: Anggota Komisi V DPR Menilai, Perpres Kereta Cepat Tak Menyalahi Aturan)

"Saya melihat proyek ini terlalu mahal, pengembaliannya setelah 100 tahun mungkin baru bisa," ujar Agus dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

Pembangunan kereta cepat merupakan proyek kolaboratif konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang terdiri dari China Railway International Co Ltd (CRI) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI merupakan gabungan dari empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Adapun pembiayaan proyek terdiri dari 60 persen oleh gabungan perusahaan BUMN, dan 40 persen oleh investor China.

Menurut Agus, proyeksi keuntungan yang diperoleh dari jumlah penjualan tiket kereta cepat Bandung-Jakarta tersebut masih belum pasti.

Tarif di atas Rp 200.000 per orang dinilainya memberatkan masyarakat kelas menengah.

Kemudian, target 60.000 penumpang per hari dinilainya belum masuk akal.

Sebab, menurut Agus, masih banyak kendaraan umum yang kemungkinan lebih diminati penumpang dibandingkan dengan kereta cepat.

Selain itu, menurut dia, empat perusahaan milik BUMN tersebut diwajibakan menyetor modal hingga miliaran rupiah pada awal pembangunan.

Anggaran yang besar untuk kereta cepat tersebut dinilainya akan menyulitkan perusahaan BUMN dalam mengelola bisnisnya. (Baca: Tanpa Persetujuan Menteri Terkait, Perpres soal Kereta Cepat Dinilai Maladministrasi)

Agus khawatirkan perusahaan BUMN pada akhirnya mengambil pinjaman bank untuk menutupi modal besar yang harus mereka bayarkan pada awal pembangunan tersebut.

Bukan hanya itu, lanjut dia, kesulitan BUMN akan bertambah karena tidak diperbolehkan menggunakan penyertaan modal negara (PNM) untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com