Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indriyanto: Pimpinan DPR Seharusnya Tak Bela Sesama Korps Tanpa Lihat Fakta

Kompas.com - 19/01/2016, 13:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, menyayangkan DPR RI yang kompak bersuara keras merespons penggeledahan sejumlah ruangan anggota DPR.

DPR memprotes KPK yang membawa serta Brimob bersenjata saat penggeledahan, pekan lalu.

Padahal, petugas bersenjata lengkap diperbolehkan dalam undang-undang untuk mendampingi penyidik KPK.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghindari untuk membela sesama korps DPR tanpa melihat fakta kebenarannya," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2016).

Menurut Indriyanto, loyalitas menjaga DPR, meski untuk hal yang salah, akan membuat citra DPR mrnjadi negatif.

Ia khawatir, nantinya akan muncul stigma bahwa DPR subjektif dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Terlebih lagi, adu mulut antara penyidik KPK dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terrjadi saat KPK hendak menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana. Keduanya merupakan kader dari partai yang sama.

"Sedangkan waktu geledah PDI-P, Fahri diam saja tuh. Dan tiba-tiba terkait ruangan Yudi barulah protes," kata indriyanto.

Indriyanto mengatakan, proses penggeledahan dilakukan KPK bertujuan untuk penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Semestinya, proses tersebut tidak dihalang-halangi.

"Esprit de corps (kesetiakawanan), semangat ini seharusnya dilandaskan suatu kebenaran, bukan kesalahan. Tapi tetap ada semangat korps untuk membela," kata dia.

Dukung Fahri

Seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mendukung sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memarahi penyidik KPK terkait penggeledahan di Gedung DPR dengan anggota Brimob bersenjata.

Dalam rapat pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, disepakati untuk memanggil pimpinan KPK dan Polri pada pekan depan demi membicarakan masalah ini.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR juga akan mengundang Panglima TNI serta Kepala BIN untuk membicarakan standar pengamanan DPR sebagai obyek vital negara.

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, yang diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain menggeledah ruangan Damayanti, petugas juga menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto dan ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com