Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta BIN Lebih Fokus dalam Antisipasi Ancaman Teror

Kompas.com - 15/01/2016, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, menilai Badan Intelijen Negara (BIN) belum bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya terkait ancaman terorisme.

Penilaian ini setelah terjadinya tragedi teror yang melanda Ibu Kota kemarin, Kamis (14/1/2016).

Menurut Syarief, BIN terlalu banyak mengurusi hal lain, ketimbang fokus dalam melaksanakan tugas prioritas dan utamanya untuk menangkal terorisme dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"BIN jangan hanya mengurusi yang bukan tugasnya. Seperti mengurusi orang-orang GAM yang turun gunung," kata Syarief di Kantor DPP Partai Demokrat, Senen, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Ia pun mengakui jika BIN kecolongan, sehingga tragedi teror di simpang Sarinah terjadi. Terlebih, lanjut dia, sebelumnya telah ada informasi bahwa kejadian teror tersebut dirancang untuk dilakukan pada Desember lalu.

"Kalau dikatakan kecolongan, ya saya pikir memang kecolongan. Ini sesuatu yang sangat dirasakan rakyat bahwa seharusnya BIN lebih banya melakukan deteksi dini," ucapnya.

Syarief menambahkan, BIN harus lebih fokus dalam bekerja dan memaksimalkan kinerjanya. Ia menganggap kejadian kemarin adalah suatu hal fatal sehingga BIN diharapkan tak mengulang kesalahan yang sama.

"Ini pertaruhannya untuk bangsa dan negara. Integritas bangsa kita dan sedikit banyak (kejadian) ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," tutur Anggota Komisi I DPR RI itu.

Ketua DPR Ade Komarudin juga menyesalkan aksi teror yang terjadi di kawasan Sarinah, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dia menilai, aparat intelijen tidak siap dalam mengantisipasi serangan teror.

"Terus terang ini kita akui kebobolan intelijen negara, seharusnya bisa cepat diantisipasi," kata Ade dalam jumpa pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com