Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung: Lantik Ade Komarudin, Pimpinan DPR Sangat Otoriter

Kompas.com - 11/01/2016, 19:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol Dave Laksono menilai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memaksakan pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR.

Padahal, dalam rapat paripurna, ada sejumlah anggota yang mengajukan protes atas pelantikan Ade tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tak dihiraukan.

"Pimpinan DPR sudah sangat otoriter tanpa mengindahkan anggotanya lagi, mereka hanya menggunakan alasan dan memperalat aturan yang ada," kata Dave saat walk out dari sidang paripurna pelantikan Ade Komarudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakara, Senin (11/1/2016) siang.

(Baca: Meski Hujan Interupsi, Ade Komaruddin Tetap Dilantik sebagai Ketua DPR)

Dave mengakui Partai Golkar hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono memang mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR.

Namun, bukan itu alasan utama mengapa pihaknya menolak Ade Komarudin. Menurut dia, harusnya masalah dualisme kepemimpinan di Partai Golkar diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelantikan dilakukan.

"Bukannya tidak sepakat dengan penunjukkan Ade Komarudin, beliau anggota DPR yang baik. Tapi yang tidak saya terima proses dan caranya itu," ujar Dave.

(Baca: Jokowi Ingin Partai Golkar Segera Selesaikan Konflik Internalnya)

Menurut dia, dengan cara otoriter seperti ini, citra DPR akan semakin terpuruk. Dia pun mempertimbangkan akan menggugat pelantikan Ade tersebut.

"Saya sebagai anggota DPR prihatin dengan citra DPR yang sudah jelek, akan makin buruk lagi dengan cara pimpinan menggunakan kekuasaannya untuk keinginannya sendiri," ucap putera Agung Laksono ini.

Hari ini, Ade Komarudin resmi dilantik sebagai Ketua DPR. Namun, pelantikannya itu dalam forum rapat paripurna diwarnai penolakan dari sejumlah anggota dewan.

Interupsi di paripurna tak hanya datang dari kubu Agung, tapi juga sejumlah anggota DPR dari fraksi lainnya, seperti Johnny G Platte dari Fraksi Nasdem dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat.

Ruhut sampai maju ke podium untuk menyampaikan interupsinya, tetapi tetap tak diakomodasi oleh pimpinan DPR.

Kompas TV Penolakan Warnai Pelantikan Ketua DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

Nasional
KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com