Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Semakin Terpuruk, Akbar Tanjung Dorong Munas Awal 2016

Kompas.com - 29/12/2015, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung mendesak agar kedua kubu segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada awal 2016 mendatang.

Pasalnya, berbagai cara sudah ditempuh, namun tidak terlihat ada perbaikan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Hukum sudah, islah sudah, silaturahmi sudah, tapi sampai sekarang tidak ada indikasi menuju hal yang baik dari partai. Makanya, kami akan upayakan untuk mendesak Munas pada awal 2016," kata Akbar di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Akbar menjelaskan bahwa selama ini usaha yang dilakukan tidak membawa hasil positif.

Baik kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie masih menganggap masing-masing mempunyai kewenangan sebagai Ketua Umum Golkar. Hal ini kemudian semakin membawa Golkar ke arah perpecahan yang lebih luas bahkan sampai ke tingkat akar rumput.

Akbar juga menyebutkan bahwa perpecahan itu juga telah merugikan Partai Golkar dalam pencapaian di pilkada serentak pada 9 Desember lalu. 

Pada pilkada serentak, kata Akbar, Golkar telah mencapai angka penurunan yang signifikan dibanding dengan partai lain yang mengikuti pilkada.

Dari 116 daerah yang diusung, hanya 49 daerah yang dapat dimenangkan. Dengan angka tersebut, Golkar berada di posisi kedelapan sebagai partai pemenang Pilkada.

"Ini bukti dari tidak akurnya pengurus partai Golkar di semua tingkat," lanjut Akbar.

Selain itu, terbengkalainya program partai selama satu tahun juga berdampak buruk bagi keberlangsungan partai Golkar. Hal ini menyebabkan tidak adanya program kaderisasi dan konsolidasi di tingkat daerah yang berjalan sesuai dengan aturan.

Maka dari itu, Agung mengungkapkan Dewan Pertimbangan Partai Golkar akan melakukan pertemuan dengan kedua kubu untuk membangun semangat agar Munas terlaksana.

"Minggu ini kami cooling down dulu. Minggu depan, kami akan gencar untuk melakukan pertemuan di tingkat nasional dan daerah," kata Akbar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com