Di Hadapan Komisi III, Johan Budi Tolak Draf RUU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan menolak draf Revisi Undang-Undang KPK, karena dianggap melemahkan KPK.

"Saya sering baca 'statement' Revisi Undang-Undang KPK itu untuk menguatkan KPK. Tapi begitu muncul drafnya di publik, isinya justru melemahkan KPK. Jika benar isi drafnya, maka saya tidak setuju, saya tolak," kata Johan Budi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (14/12/2015), seperti dikutip Antara.

Johan mengatakan, isi draf Revisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK antara lain soal pembatasan usia KPK 12 tahun, serta penghapusan kewenangan penuntutan KPK.

"Itu menurut saya bukan memperkuat, tapi melemahkan KPK. Saya menolak, dan kalau dengan penolakan ini saya tidak dipilih (menjadi pimpinan KPK), ya tidak apa-apa," ujar Johan.

Dalam kesempatan itu, Johan juga menekankan bahwa Dewan Pengawas Pimpinan KPK yang direncanakan bakal dibentuk hendaknya tidak mengawasi pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya, melainkan mengawasi apakah pimpinan KPK bertugas sesuai etika atau tidak.

"Misal pimpinan KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, Dewan pengawas tidak boleh memanggil pimpinan, karena itu kewenangan pimpinan KPK. Dewan pengawas harusnya mengawasi etika pimpinan, misalnya jika pimpinan KPK bermain politik," kata dia.

Hari ini, Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon pimpinan KPK. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (16/12/2015).

DPR dan pemerintah sepakat akan merevisi UU KPK. Bila tidak selesai di 2015, maka pembahasannya akan dilanjutkan pada 2016.

Sebelumnya Presiden Joko Widodomeminta agar revisi UU KPK dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

"Soal revisi Undang-Undang KPK, inisiatif revisi adalah dari DPR. Dulu juga saya sampaikan, tolong rakyat ditanya," kata Jokowi saat tiba dari Perancis di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Revisi UU KPK juga harus mempertimbangkan masukan dari ahli hukum, akademisi, dan aktivis antikorupsi. Jokowi menegaskan bahwa revisi UU tersebut harus menguatkan KPK. (baca: Ini Empat Poin Revisi UU KPK yang Disetujui Pemerintah)