Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Saya, Setya Novanto, Tidak Pernah Jadi Pemburu Rente"

Kompas.com - 07/12/2015, 19:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto membacakan 12 halaman nota pembelaan saat sidang tertutup di Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (7/12/2015).

Nota tersebut dibuat menyusul adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dibuat Menteri ESDM Sudirman Said. Setidaknya, ada enam poin bantahan yang dibuat oleh Novanto.

Menurut dia, laporan yang dibuat Sudirman tidak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan UU yang berlaku. (Baca: Bantah Semua Tuduhan, Setya Novanto Tidak Menyertai Bukti)

"Saya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuduhan-tuduhan dalam Butir 1 sampai dengan Butir 6 laporan pengadu yang dituduhkan kepada saya secara serampangan," kata Setya dalam keterangannya.

Setya juga mengaku tidak pernah memanggil Presiden PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin untuk bertemu pertama kali di Kompleks Parlemen. Permintaan pertemuan itu, kata dia, justru berasal dari Maroef. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tapi Kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali itu juga membantah telah menjanjikan penyelesaian kontrak Freeport Indonesia dan tidak pernah meminta perusahaan asal Amerika Serikat itu untuk memberikan saham.

Permintaan saham itu sebelumnya disebut untuk diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Wapres: Mana Lebih Berat, Pertemuan Novanto dengan Donald Trump atau Minta Saham Freeport?)

"Bantahan terhadap butir tiga, saya, Setya Novanto selalu mengutamakan kepentingan nasional Republik Indonesia secara transparan dan tidak pernah bertindak yang merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia," kata dia.

Selanjutnya, Setya menegaskan, tidak pernah menjanjikan sesuatu maupun meminta saham dalam bentuk apapun ke PT Freeport.

Fakta itu, kata dia, telah diakui Maroef saat diperiksa sebagai saksi pada persidangan sebelumnya. (Baca: Jusuf Kalla Sarankan Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR)

Selain itu, Setya mengatakan, selama ini dirinya selalu menjaga kehormatan DPR dan selalu mengambil langkah-langkah profesional dalam menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat DPR.

"Saya, Setya Novanto tidak pernah menjadi pemburu rente dan tidak pernah menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk mengambil keuntungan pribadi. Bahkan sebaliknya, saya selalu menjaga agar tercipta situasi yang kondusif, agar iklim investasi kenjadi terjamin dengan daya saing ekonomi yang rasional," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com