Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transmigrasi Diberdayakan untuk Bendung Buah Impor

Kompas.com - 29/11/2015, 06:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya membendung buah impor merajai pasar buah di Indonesia. Salah satu caranya lewat pemberdayaan tranmigrasi.

Langkah yang diambil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar itu bertujuan meningkatkan produksi buah lokal.

"Secara nasional, kita ingin membendung buah impor," kata Marwan, di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/11/2015). 

Marwan mengungkapkan, ia telah menetapkan 144 kabupaten/kota terpadu mandiri. Dari jumlah tersebut, dipilih12 kabupaten kota yang fokus memproduksi aneka jenis buah, di antaranya Muara Bungo, Mamuju Utara, dan Way Kanan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu melanjutkan, seluruh daerah yang ditargetkan menjadi produsen buah akan mendapatkan pendampingan dari Institut Pertanian Bogor.

Pendampingan itu sangat berguna untuk transmigran yang memanfaatkan lahan pemerian pemerintah dengan menanam pohon buah.

"Kita berikan pendampingan, kita beri skill supaya buahnya berkualitas," ucap Marwan.

Presiden Joko Widodo menyerukan target peningkatan produksi buah-buahan lokal untuk menguasai pasar di dalam dan luar negeri.

Jokowi berharap konsumsi buah impor dapat diganti dengan konsumsi buah lokal.

Karena itu, Jokowi meminta PT Perkebunan Nusantara menyediakan lahan minimal seluas 10.000 hektar untuk ditanami buah.

Ia Juga mendukung daerah yang menyediakan khusus untuk ditanami buah. Jokowi ingin produksi buah ditingkatkan, didistribusikan ke dalam dan luar negeri, sehingga neraca perdangan nasional ikut melonjak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com