Usai Gantung Nasib Capim KPK, Fraksi-fraksi Saling Tuding

Hal itu terjadi setelah Komisi III kembali menunda untuk memutuskan waktu uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK.

Keputusan penundaan ini diambil dalam rapat pleno tertutup Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan, ada permintaan dari sejumlah fraksi untuk mengkaji dan mendalami sejumlah masalah dalam delapan capim KPK yang berpotensi melanggar Undang-Undang KPK, seperti tidak adanya unsur kejaksaan.

Aziz enggan mengungkapkan fraksi mana saja yang meminta penundaan. Anggota Komisi III yang dimintai komentar juga memberikan jawaban yang berbeda-beda terkait fraksi yang meminta penundaan rapat.

Para anggota saling tuding, menyalahkan fraksi lain, dan enggan disalahkan.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menyebut bahwa Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN yang meminta penundaan.

"Kesimpulannya sederhana, PDIP minta tunda. Ada beberapa fraksi lain seperti PAN juga. Kalau saya dua itu dulu saja, lainnya nanti," kata Desmond.

Anggota Komisi III lainnya dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut yang meminta penundaan adalah PDI-P dan Nasdem.

Dia mengklaim fraksinya sudah memiliki keputusan, apakah akan melanjutkan ke fit and proper test atau menolak capim dan mengembalikannya ke pemerintah.

"Gerindra sudah siap sebenernya untuk memutuskan di pleno. Soal sikap kita masih rahasia," ucap Dasco.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad justru menyebut, pimpinan rapat Aziz Syamsudin yang mengusulkan penundaan itu berdasarkan keputusan lobi antar fraksi. Dia mengaku PAN sudah memiliki keputusan yang akan diambil, namun akhirnya ikut dengan usulan Aziz.

"Pendapat PAN belum diungkapkan (dalam rapat itu). Lalu diusulkan oleh pimpinan agar ditunda. Ya PAN akhirnya setuju untuk ditunda," kata Daeng.

Berbeda dengan Anggota Komisi III DPR dari PDI-P Masinton Pasaribu. Dia mengakui fraksinya meminta penundaan, namun menolak disalahkan. Menurut dia, semua fraksi yang ada di Komisi III meminta hal serupa.

"Kalau cuma PDI-P dan PAN kan enggak mungkin. Semuanya minta ditunda. Orang itu keputusan bersama kok," ujar dia.