Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Saya Diminta Pertahankan Jabatan Ketua DPR

Kompas.com - 22/11/2015, 00:17 WIB
TANGERANG, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengakui mendapat dukungan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melindungi jabatannya meski ada desakan untuk mundur.

Dia mengatakan, dukungan tersebut berdasarkan hasil pertemuan dirinya dengan pimpinan partai yang tergabung dalam KMP di kediaman Prabowo Subianto kemarin.

"Untuk kasus yang sekarang sedang terjadi, kita serahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang saat ini sedang melakukan penyelidikan bersama Bareskrim," kata Setya Novanto saat ditemui dalam acara pembukaan Munas V Gema Mathlaul Anwar di Kota Tangerang, Sabtu (21/11/2015).

Dia mengakui, dirinya sudah menjelaskan seluruh kasus yang sekarang menimpanya kepada pimpinan KMP. (Baca: Aburizal Bakrie: KMP Merasa Setya Novanto Tak Bersalah )

Hadir dalam pertemuan tersebut Amien Rais, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie dan Pimpinan PKS. "Saya tetap diminta untuk mempertahankan jabatan sebagai Ketua DPR RI," ujarnya.

"Saya juga sudah jelaskan masalah ini kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa tidak ada pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta meminta saham PT Freeport Indonesia," tegasnya.

Mengenai penyelidikan oleh MKD, Setya Novanto mengatakan jika dirinya percaya bila MKD akan melakukannya secara independen dan tanpa intervensi. (Baca: Capek, Sejumlah Anggota DPR Akan Ajukan Mosi Tak Percaya Setya Novanto )

Begitu pula dengan mosi tak percaya sejumlah anggota. Dia menganggap hal itu adalah hak setiap orang. "Biarkan saja, karena itu hak setiap orang," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya Novanto kepada MKD atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

Sudirman juga telah memberikan bukti berupa rekaman percakapan dan transkrip pembicaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com