Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Ingatkan Kekacauan Data Penduduk Jangan Sampai Disalahgunakan

Kompas.com - 21/11/2015, 17:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menyayangkan, masih adanya persoalan klasik seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT). Salah satunya di Kabupaten Kutai Timur.

"Sangat banyak panitia pengawas menemukan yang ganda, sudah meninggal, macam-macam temuan itu. Ada juga seorang punya 10 NIK (Nomor Induk Kependudukan)," kata Nasrullah di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jumat (20/11/2015).

Nasrullah menuturkan, temuan itu telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melakukan perbaikan.

Namun, ia menemukan kesalahan serupa tetap ditemukan pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

"Kita sudah sampaikan ke KPU setempat dan KPU setempat sudah melakukan beberapa kali perbaikan. Tapi setelah sudah dicoret tiba-tiba di Sidalih muncul lagi," ujar dia.

Akibatnya, menurut Nasrullah, pemilih di Kutai Timur menjadi membengkak.

"Misalnya pemilih yang memperoleh surat keterangan domisili yang setelah dicek ternyata KTP di luar Kabupaten setempat," ungkap Nasrullah.

Ia meminta KPU melakukan pengawalan dan pengawasan ekstra ketat terhadap daftar pemilih tersebut termasuk mengawal kebutuhan logistik, terutama surat suara.

"Jangan sampai disalahgunakan," sambung dia.

Permasalahan lain juga ditemukan Bawaslu saat mengunjungi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Di sana, sejumlah penduduk Suku Bajo masih tak mengenal tanggal lahir, sehingga mereka semua memiliki tanggal lahir yang sama di DPT.

"Ini berpotensi disalahgunakan. Kami titip kepada panwas agar dilakukan kontrol secara sungguh-sungguh di daerah-daerah yang kurang perhatian petinggi negara," kata Nasrullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Luhut Bela Jokowi soal Kaesang | Jokowi Jenguk Prabowo Usai Operasi Cedera Kaki

[POPULER NASIONAL] Luhut Bela Jokowi soal Kaesang | Jokowi Jenguk Prabowo Usai Operasi Cedera Kaki

Nasional
Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Nasional
Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com