Saat Pilkada, Kalbar Diprediksi Paling Rawan Disusupi Kepentingan Pejabat Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis peta Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang paling rawan disusupi keterlibatan penyelenggara negara.

Daerah paling rawan adalah Kalimantan Barat dengan 2619 TPS.

Kemudian, disusul dengan Banten 2270 TPS, Bengkulu 1368 TPS, Papua 1144 TPS, Jawa Timur 639 TPS, dan Kalimantan Utara 583 TPS.

Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron menuturkan, penting untuk diketahui TPS di daerah mana saja yang paling tinggi jumlah keterlibatan penyelenggara negara.

"Aktor itu tidak berdiri sendiri. Tentu melibatkan para pihak jika terjadi pelanggaran," ujar Daniel di Media Center Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Ia menilai peta tersebut dapat dijadikan arah dan fokus pengawasan pada tahapan puncak pilkada, yaitu pemungutan dan penghitungan suara.

Daniel mengatakan, tiga minggu jelang hari pemungutan suara ini merupakan waktu-waktu yang rawan pergerakan dan akan ramai politik uang.

Dengan demikian, perlu adanya pengawasan khusus agar praktik politik uang tidak merajalela.

"Kami ingin sasar pada tiga minggu jelang pemungutan, akan muncul dugaan-dugaan di TPS yang rawan," kata Daniel.

Daniel menuturkan, sebelumnya Bawaslu telah merilis data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada tahap awal pilkada.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan mengumpulkan informasi kerawanan pemilu untuk menjadi rekam jejak bagi pengawas pemilu jika di kemudian hari terjadi permasalahan.

"Bawaslu akan menggandeng KPU secara khusus untuk melakukan upaya-upaya luar biasa dalam rangka pencegahan berbasis kerawanan TPS yang telah terpetakan ini," tutur Daniel.