Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DOM Tambahan untuk Jero Diakui Mantan Anak Buah dari Rapat Fiktif

Kompas.com - 09/11/2015, 23:08 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Arief Indarto mengaku diperintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno untuk menyediakan anggaran untuk Dana Operasional Menteri tambahan untuk Jero Wacik yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM.

Waryono mengatakan, Jero mengeluhkan DOM di kementerian tersebut yang kecil jumlahnya dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya. DOM Jero per bulannya sebesar Rp 120 juta.

"Beliau (Jero) menyampaikan Rp 120 juta terlalu kecil sehingga butuh lebih. Minta disamakan dengan Kemenbudpar," ujar Arief saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/11/2015) malam.

Sebelum menjadi Menteri ESDM, Jero merupakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk menyamakan DOM dengan di kementeriannya yang lama, kata Arief, Jero meminta tambahan Rp 300 juta per bulan.

Arief ditunjuk sebagai orang yang mengurus DOM tambahan itu. Akhirnya, Arief menggunakan anggaran operasional untuk pimpinan berupa sidang dan rapat untuk menambah DOM Jero.

Pagu anggaran untuk biaya rapat pendukung operasional pimpinan dalam setahun mencapai Rp 3,368 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam kesaksiannya, Arief mengakui bahwa ada penyalahgunaan APBN karena terpaksa membuat laporan rapat fiktif demi menutupi permintaan Jero per bulan.

"Ada penggunaan APBN yang tidak sesuai dengan tujuan semula. Dana yang mestinya digunakan untuk sidang, rapat, itu digunakan untuk menambah DOM. Tapi tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya," kata Arief.

Dalam satu bulan, kata Arief, terkadang Biro Umum kehabisan anggaran untuk menyediakan uang tambahan DOM Jero.

Akhirnya, beberapa kali Arief meminjam uang ke Kepala Biro Keuangan Didi Dwi Sutrisnohadi yang besarannya sekitar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta sekali pinjam. Jika tidak dipenuhi, kata Arief, Waryono akan berang.

"Bapak (Waryono) keras, suka marahin," kata Arief.

Arief mengatakan, seluruh pemberian uang tambahan DOM itu selalu ada tanda terimanya. Pemberian dilakukan sejak Mei 2012 hingga Februari 2013, rutin setiap bulan.

Suatu hari, kata Arief, Jero memanggilnya, Waryono, dan Didi ke ruang kerjanya. Saat itu, kata Arief, Jero meminta mereka merobek bukti tanda terima uang tambahan DOM yang selama ini dia minta.

Mendengar kesaksian Arief, Jero mengaku baru mengetahui bahwa uang yang dia terima selama ini merupakan hasil kegiatan rapat fiktif setelah Waryono disidangkan. Ia lantas menyalahkan administrasi di Kementerian ESDM yang dianggapnya buruk.

"Ini memang terjadi kekacauan administrasi. Di sini sebetulnya saya sedih, Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya cermat, rapi, jadi kacau begini," kata Jero.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com