Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 5 Menteri Terbaik Jokowi-JK Versi Survei LSJ

Kompas.com - 05/11/2015, 13:33 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei kepuasan publik terhadap Kabinet Kerja dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada lima menteri yang dinilai publik memiliki kinerja terbaik selama satu tahun terakhir.

"Meski secara umum kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menurun, ada sejumlah menteri yang memberikan harapan positif bagi publik," ujar peneliti LSJ, Ikhsan Rosidi, dalam konferensi pers di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Menteri pertama yang paling tinggi tingkat kepuasan publiknya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sebanyak 64,3 persen responden menilai kinerja Susi cukup baik.

Posisi kedua ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang dianggap 42,5 persen responden memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan.

Selanjutnya, ada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Sebanyak 40,1 persen responden menilai kinerja Rizal cukup memuaskan.

"Rizal Ramli gencar melakukan kritik terhadap koleganya yang dinilai bekerja tidak rasional. Ini salah satu yang disenangi oleh publik," kata Ikhsan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menempati peringkat keempat. Kinerjanya dinilai 39,6 persen responden cukup memuaskan. Sementara itu, peringkat kelima ditempati oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Sebanyak 36,9 persen responden menilai kinerja Yuddy cukup baik dalam satu tahun terakhir.

Survei LSJ dilakukan pada 27-31 Oktober 2015 di 15 kota besar di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 831 responden berusia 17 tahun ke atas dan dilakukan secara acak. Adapun margin of error dalam survei ini lebih kurang sebesar 3,4 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com