Namun, Roem Kono menegaskan, tim implementasi dan reformasi parlemen ini tidak akan terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis. (Baca: Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya )
Semua hal yang bersifat teknis akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kesekjenan DPR.
"Teknisnya itu domain kesekjenan," ucap politisi Partai Golkar tersebut. (Baca: Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?)
Roem menambahkan, pada tahun pertama ini, DPR akan fokus pada pembangunan gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun DPR.
Anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 740 miliar. Namun, ada penundaan sebesar Rp 170 miliar sehingga anggaran yang akan digunakan pada 2016 adalah Rp 570 miliar.
Anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR disediakan sekitar Rp 490 miliar. Adapun Rp 80 miliar sisanya dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi.
"Semua prosesnya akan berlangsung transparan," ucap Roem. (Baca: Ketua DPR Anggap Masyarakat Salah Presepsi soal Pembangunan Gedung Baru DPR)
Selain gedung untuk ruang kerja dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat berdemo, DPR juga akan membangun museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pusat pengunjung (visitor center), pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.