Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: "Reshuffle" Jilid II Pertengahan November atau Setelah Pilkada

Kompas.com - 03/11/2015, 15:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Yandri Susanto mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa reshuffle kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pertengahan November 2015, atau setelah pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 9 Desember 2015.

"Kalau reshuffle bisa jadi memang, ya pertengahan November atau selesai pilkada," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Yandri enggan menyebutkan darimana dia mendapat informasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa PAN sebagai partai yang baru bergabung dengan pemerintah, siap menyediakan kader-kader terbaiknya untuk membantu kabinet kerja.

"Kecenderungan (PAN) diajak sangat tinggi, tapi itu belum bisa dipastikan," ucap Ketua DPP PAN ini.

Kendati demikian, Yandri menegaskan, kalau pun ada reshuffle yang dilakukan Jokowi, hal itu bukan dilakukan untuk menampung kader PAN. Reshuflle, kata dia, pastinya akan dilakukan atas niat memperbaiki kinerja pemerintah.

"Kalau tidak diajak pun tak apa lah, PAN tetap bergabung ke pemerintah," ucap Yandri.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menegaskan tak akan mencampuri urusan presiden dalam urusan reshuffle kabinet.

Menurut dia, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya. (baca: Zulkifli Hasan: Reshuffle Hak Presiden, PAN Enggak Ada Urusan)

"Sudah saya berkali-kali katakan, saya ini ketua MPR paham kalau menteri reshuffle, itu haknya presiden. Enggak ada urusan kita," ujar Zulkifli saat ditemui usai acara peluncuran Sekolah Politik Kerakyatan di Kantor DPP PAN Jl. Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Ia meminta agar semua pihak tidak menyebarkan informasi-informasi yang menyebutkan PAN telah menyodorkan lima nama menteri kepada presiden Joko Widodo. (baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com