Parpol Dinilai Harus Stabil Sebelum Urusi Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Rohaniwan sekaligus pengamat sosial, Romo Benny Susetyo, mengimbau agar partai-partai politik menstabilkan internalnya masing-masing terlebih dahulu sebelum mengurusi masalah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

"Kalau partai politik sudah mulai stabil, partai politik mulai tidak lagi mengurusi dirinya sendiri, mulailah revisi itu digulirkan," ujar Romo Benny dalam acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).

Ia menilai, revisi UU KPK dalam situasi politik transaksional saat ini justru akan memperkeruh suasana dan menggiring negara ke arah kehancuran karena lembaga antikorupsinya akan dihabisi. Menurut Romo Benny, proses demokrasi harus diperbaiki terlebih dahulu hingga kondisi partai-partai politik sudah mapan.

"Hati-hati revisi dalam situasi politik yang mengalami disorientasi ini. Harus ada proses. Ini kan membutuhkan waktu sekitar, ya demokrasi sudah mapanlah, tiga kali pemilu," ungkapnya.

Senada dengan Romo Benny, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menilai, selama ini harapan masyarakat terhadap DPR jauh berbeda dengan realita.

"DPR yang kita bayangkan menjadi institusi demokrasi yang aktif, tapi pikiran kita bisa salah. DPR bukan institusi tunggal, DPR itu terdiri atas fraksi-fraksi, partai-partai politik, individu, yang punya kepentingan politik juga," tutur Ikrar.

Seperti yang telah diberitakan, DPR mengusulkan revisi UU KPK dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. Meski dinyatakan ditunda, tetapi sejumlah pihak masih menilainya sebagai ancaman bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ikrar juga mempertanyakan inkonsistensi PDI-P yang menjadi "motor" pengusul revisi UU KPK itu.

"Yang sangat mencemaskan kami, perhatikan, UU KPK lahir di era Megawati. Tapi sekarang PDI-P sendiri yang ingin membunuh KPK," kata Ikrar.