Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Pelindo II Tunda Periksa Menteri BUMN Rini Soemarno

Kompas.com - 28/10/2015, 11:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Angket Pelindo II Junimart Girsang mengatakan, pemeriksaan terhadap Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno ditunda. Awalnya, pemeriksaan itu akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (28/10/2015).

"Oh enggak, enggak. Ditunda ya," kata Junimart, melalui pesan singkat, Rabu.

Menurut dia, Pansus hendak memeriksa pihak lain terlebih dahulu sebelum memeriksa Rini. Meski demikian, Junimart tak mengatakan, kapan pemeriksaan Rini akan dijadwalkan ulang.

"Kita mulai dari bawah saja dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Rini dikabarkan telah bersedia memenuhi panggilan Pansus untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah confirm besok jam 10.00 WIB," kata Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Selasa (27/10/2015).

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Badan Reserse Kriminal Polri.

"Karena ini salah satu BUMN, sebagai menteri harus ada yang dipertanyakan kebijakan pastinya. Maka kami panggil Menteri BUMN," ujarnya.

Rieke menambahkan, meski dalam waktu dekat akan memasuki masa reses, Pansus akan tetap bekerja. Sebab, Pansus hanya diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan tugasnya.

"Kita tetap akan melakukan penjadwalan dan minggu kedua reses kita kembali bekerja," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com