Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Bantah PAN Serahkan Lima Nama ke Jokowi

Kompas.com - 26/10/2015, 21:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membantah kabar yang menyebutkan PAN telah menyodorkan lima nama kepada Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak Presiden.

"PAN usulkan lima menteri itu enggak ada. Saya ini kan Ketua MPR, tahu aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senin (26/10/2015).

Zulkifli mengatakan, hingga kini belum ada permintaan dari Presiden Joko Widodo kepada PAN untuk menyerahkan nama kader untuk masuk jajaran kabinet. Meski demikian, ia menegaskan, PAN siap jika ada kadernya yang ditunjuk menjadi menteri.

"Jika besok reshuffle, jika diminta, PAN siap. Milih saja," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Totok Daryanto mengatakan, partainya telah menyodorkan lima nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. Totok memastikan bahwa kelima nama itu dapat membantu Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya.

"Mereka qualified (memenuhi kualifikasi) semua. Sekarang tinggal kewenangan Presiden," kata Totok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2015). (Baca: PAN Sodorkan Lima Nama Calon Menteri ke Jokowi)

Secara terpisah, politisi PAN, Muslim Ayub, memastikan, kelima nama yang disodorkan oleh PAN itu atas permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Enggak mungkinlah kami mengusulkan tanpa diminta, malulah. Karena diminta itulah, kami usulkan," kata Ayub.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com