Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Gelar Konferensi Internasional untuk Restorasi Lahan Gambut

Kompas.com - 26/10/2015, 16:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menggelar konferensi internasional terkait lahan gambut. Melalui konferensi ini, pemerintah akan menghimpun masukan para ahli internasional dalam rangka mengupayakan restorasi lahan gambut.

Restorasi lahan gambut ini merupakan upaya menanggulangi kebakaran lahan dalam jangka panjang.

"Langkah-langkah yang dilakukan Bapak Wapres (Jusuf Kalla) tadi, kita akan segera melakukan konfrensi internasional mengenai gambut. Kita akan undang ahli-ahli masalah gambut bahwa ini memang bukan hanya masalah Indonesia saja, tetapi juga masalah internasional," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut dia, konferensi tersebut rencananya digelar pekan ini dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tidak perlu besar-besar, mungkin beberapa puluh orang, tetapi ahlinya, ahli-ahli gambut," sambung Luhut.

Dari hasil konferensi ini, menurut Luhut, pemerintah akan membuat perencanaan terkait langkah-langkah restorasi lahan gambut ke depannya.

Pemerintah berharap munculnya kesadaran dari dunia internasional untuk berpartisipasi melakukan restorasi lahan gambut mengingat gambut di Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia.

Luhut memperkirakan restorasi lahan gambut ini akan memakan waktu selama tiga hingga lima tahun ke depan.

"Karena tidak mudah, sudah beberapa kejadian. Bapak Wapres menekankan betul masalah restorasi sehingga menjadi sangat urgent. Kami akan segera tindaklanjuti perintah Bapak Wapres tadi," kata Luhut.

Di samping itu, Luhut menyampaikan bahwa Wapres mengarahkan agar penanggulangan bencana asap salah satunya dilakukan dengan menggunakan penggunaan teknologi kimia.

Sejauh ini, menurut Luhut, pemerintah telah menggunakan teknologi bahan kimia, tetapi memang belum maksimal.

"Tetapi sekarang lebih dalam lagi sehingga operasi kita ini, operasi pemadaman, operasi kemanusiaan dan restorasi itu berjalan seimbang," kata Luhut.

Presiden sebelumnya mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak memberikan izin penggunaan lahan di areal gambut untuk kepentingan apa pun. (baca: Jokowi: Harus Keras soal Izin Gambut!)

Jokowi memfokuskan areal gambut yang mudah terbakar dan banyak ditemui di kawasan Kalimantan dan Sumatera itu segera direstorasi. (baca: Jokowi Instruksikan Kementerian LHK Tak Terbitkan Izin di Lahan Gambut)

"Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Review izin-izin lama. Sudah harus keras kita. Yang belum buka, tidak boleh buka!" tukas Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menginstruksikan agar pihak terkait melakukan restorasi di lahan gambut. (baca: Jokowi Imbau Evakuasi Korban Asap Tak Perlu ke Luar Kota, Cukup di Kantor Pemda)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com