JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, Presiden Joko Widodo belum menunjukkan kemampuannya dalam melakukan manajemen pemerintahan dengan baik.
Pernyataan yang berlainan antara Presiden, Wakil Presiden dan anggota kabinet dinilai menurunkan wibawa Jokowi di mata publik.
"Partai Demokrat mengamati kohesi dan kerja sama di dalam kabinet kurang berjalan baik. Rakyat mengikuti berbagai pernyataan mengenai kebijakan dari pejabat pemerintahan yang sering tidak sinkron satu sama lain," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
Salah satu contohnya, beberapa kali rakyat dibingungkan oleh adanya pernyataan yang amat mengganggu dan dinilai kurang transparan. (baca: Demokrat Kritik Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan)
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, demi rakyat impor beras terpaksa dilakukan. Namun, Presiden justru mengatakan tidak perlu impor beras.
Beberapa saat kemudian, dalam rapat dengan DPR, pemerintah menyatakan akan mengimpor beras sebanyak 1,25 juta ton. (baca: BI Sambut Baik Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton)
Selain itu, rakyat juga mengamati bahwa Jokowi tidak mampu mengendalikan pemerintahan atas para jajaran di bawahnya.
Konflik dan benturan antara sesama anggota kabinet di depan publik terkesan dibiarkan, sehingga menurunkan wibawa pemerintahan secara keseluruhan. (baca: Rizal Ramli Anggap RJ Lino Sudah Sok Kuasa dan Semakin "Ngaco")
"Situasi seperti ini sangat berbahaya saat pemerintah dihadapkan pada keadaan krisis yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," kata Hinca.
Untuk itu, Partai Demokrat berharap Presiden dapat segera memperbaiki manajemen dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kinerja kementerian dapat lebih ditingkatkan dan berguna bagi masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.