Demokrat Kritik Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Kompas.com - 23/10/2015, 09:27 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang disela-sela foto bersama bupati peserta Rapat Koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Dalam keterangan kepada wartawan, Presiden meminta proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dilakukan secara obyektif. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang disela-sela foto bersama bupati peserta Rapat Koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Dalam keterangan kepada wartawan, Presiden meminta proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dilakukan secara obyektif.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Beberapa kebijakan pemerintah dianggap menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi negatif negara lain terhadap Indonesia.

"Presiden (keenam) Susilo Bambang Yudhoyono telah membangun kemitraan strategis atau komprehensif dengan 18 negara kunci di dunia, khususnya Asia. Tahun ini, Partai Demokrat mencermati hubungan internasional kurang rapi," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dalam pemaparan evaluasi satu tahun Jokowi-JK di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Persepsi negatif oleh negara lain, di antaranya, disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara sepihak membatalkan konsensus dalam menyelesaikan masalah bilateral di kalangan negara Asia Tenggara.

Cara-cara berkomunikasi dan penanganan hubungan luar negeri juga ada yang kurang tepat.

Misalnya, kebijakan penenggelaman perahu nelayan asing ilegal dan eksekusi mati sejumlah warga negara asing yang terkait kasus narkotika. (Baca: Dubes Malaysia: Kami Juga Menenggelamkan Kapal Pencuri Ikan)

"Demokrat tidak setuju dengan pencurian ikan secara ilegal dan kejahatan narkoba. Tetapi, seharusnya penanganan bisa dilakukan secara lebih tepat dan lebih rapi," kata Hinca.

Selain itu, Partai Demokrat menyesalkan keputusan pemerintah untuk memilih bekerja sama dengan Pemerintah China, bukan dengan Jepang, dalam proyek pembangunan dan pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung. (Baca: Tarif Kereta Cepat Rp 200.000-Rp 225.000 Per Penumpang)

Cara berkomunikasi dalam hubungan diplomasi yang kurang tepat dikhawatirkan dapat melukai perasaan negara-negara terkait, seperti Jepang, yang merupakan salah satu mitra Indonesia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X