Wapres Akui Produktivitas Pemerintahan Masih Perlu Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa produktivitas pemerintah di bidang perekonomian masih perlu diperbaiki. Kalla menyadari bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak selamanya mampu memuaskan semua pihak.

"Parameternya kan ada, pertumbuhannya bagaimana, ya kita tahu bahwa bagaimana pertumbuhannya tidak sesuai apa yang kita rencanakan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Selain pertumbuhan ekonomi, Kalla menyebutkan sejumlah indikator lain kinerja pemerintah di bidang ekonomi seperti besaran ekspor-impor, peningkatan industri penanaman modal, serta harga bahan makanan.

"Itu kan ukuran-ukuran semuanya, ada yang baik, ada yang kurang," sambung Kalla.

Wapres juga mengklaim sejumlah keberhasilan yang dicapai pemerintah selama setahun ini. Terkait bidang politik, menurut dia, pemerintah berhasil menciptakan iklim politik yang stabil. Demikian juga dengan situasi keamanan yang diklaim Kalla relatif baik. (baca: Setahun Memimpin, Jokowi Sebut Ini Tahun yang Pahit)

"Kalau kita bicara tentang keamanan, relatif baik, tidak seperti dibandingkan dengan banyak negara. Sosial juga saya kira, ya mungkin ada letupan-letupan satu, dua, tetapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya," ujar Kalla.

Hanya, Kalla mengakui bahwa situasi ekonomi dalam negeri tidak semulus bidang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari pelemahan perekonomian global yang terjadi. Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendorong perdagangan.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, terdapat 48,63 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Responden yang menyatakan puas sekitar 45 persen. (Baca: Survei Poltracking: 48,6 Persen Responden Tak Puas Kinerja Jokowi)

Ketidakpuasan responden mengacu pada gagalnya pemerintah menjaga stabilitas rupiah (68,84 persen), gagal menjaga stabilitas harga sembako (68,63 persen), gagal mengurangi pengangguran (63,37 persen), dan belum berhasil mengurangi kemiskinan (61,26 persen).