PPATK Waspadai Penggunaan Dana Desa untuk Kepentingan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah. Para pejabat petahana yang menjadi calon kepala daerah ditengarai sengaja memperlambat pencairan dana desa ini agar berdekatan dengan pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015. Dengan begitu, dana desa dimanfaatkan sebagai alat kampanye bagi para petahana.

"Saya dan teman-teman di PPATK benar-benar merasakan, kok pencairannya lambat sekali? Apakah memang prosesnya atau sengaja didekatkan dengan pilkada?" kata Kepala Bagian Analisis Bank PPATK Savetri Lihanara dalam rapat koordinasi yang digelar Badan Pengawas Pemilu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (6/9/2015).

Hadir dalam rapat tersebut antara lain para komisioner komisi pemilihan umum, bawaslu, TNI, kepolisian, DPRD, pemerintah daerah Kalimantan Selatan, serta hingga ormas dan tokoh agama setempat. Rapat diselenggarakan dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Savetri mengatakan bahwa ia selalu mengamati proses pencairan dan desa sebesar Rp 20 triliun ini. Menurut dia, hingga saat ini, masih sedikit sekali daerah yang sudah mencairkan dana ini.

"Kita harap dana desa ini tidak jadi pemanis dalam pilkada," ucapnya.

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu, Nasrullah, mengatakan bahwa Bawaslu sudah melaporkan dugaan pemanfaatan dana desa ini ke Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal serta Kementrian Dalam Negeri. Pemerintah mengakui bahwa ada keterlambatan dalam pencairan dana desa.

"Tapi ini dugaan Bawaslu terbatas, maka KPK dan PPATK sebagai mitra Bawaslu yang harus mengungkap," ucapnya.