Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siap Bagi Informasi ke Singapura Soal Perusahaan Pembakar Hutan

Kompas.com - 19/09/2015, 20:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia bersedia membagi informasi dengan pemerintahan Singapura terkait korporasi asal negeri Singa itu yang terbukti terlibat pembakaran hutan.

Namun di sisi lain, Indonesia memastikan akan menjatuhkan sanksi setimpal kepada korporasi-korporasi tersebut.

"Proses kita jalani dulu melalui pemerintah kita sendiri. Singapura juga sudah ngomong dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siapa pun dari Singapura yang ikut terlibat pembakaran ini akan meminta info itu, kita kerja sama dengan baik saja," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendro dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Bambang menyatakan pemerintah saat ini menaruh perhatian serius terhadap upaya penegakan hukum terkait kebakaran hutan itu. Pasalnya, berdasarkan Kementerian LHK, total lahan yang terbakar mencapai 200.000 hektar di mana 80 persen di antaranya berada di kawasan lahan korporasi.

Dia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memberikan pernyataan keras bahwa setiap pelanggaran harus ditindak. "Kami tidak akan pandang bulu," ucap dia.

Saat ini setidaknya sudah ada tujuh perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Sebanyak 20 perusahaan lainnya masih diselidiki kepolisian keterlibatannya. Menurut Bambang, pihaknya masih mendalami siapa saja pemilih perusahaan-perusahaan itu.

Namun, dia memastikan Kementerian LHK akan membekukan izin perusahaan yang ditetapkan kepolisian terlibat dalam aksi pembakaran.

"Kami akan bekukan izin lingkungannya. Kalau izin lingkungan dicabut, seharusnya mereka tidak bisa lagi beroperasi karena izin lingkungan ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan lahan," kata dia.

Menteri Luar Negeri Singapura Shanmugam telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. Shanmugam menyuarakan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan itu. Pemerintah Singapura juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan nama perusahaan yang terlibat pelanggaran hukum itu, sehingga tindakan tegas juga dapat diambil oleh Pemerintah Singapura, jika itu memang diperlukan.

Akibat asap yang terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia, dua negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia terkena imbasnya terpapar kabut tebal. Namun, perusahaan sawit yang dimiliki pengusaha asal kedua negara itulah yang juga diduga terlibat dalam aksi pembakaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com