Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Siapa yang Mau Ambil Kursi Saya? Ambil! Jijik Deh...

Kompas.com - 08/09/2015, 12:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, ada pihak yang sengaja menggiring isu pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke arah pergantian kursi pimpinan DPR.

Fahri mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengambil kursi pimpinan yang kini ia duduki.

"Siapa yang mau ambil kursi saya? Ambil! Jijik deh saya. Biarlah buka pintu, ambil saja," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Fahri menganggap, kegiatan konferensi pers politik yang dilakukan Trump di Trump Plaza, Kamis (3/9/2015), bukan merupakan kegiatan kampanye. Ia meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengatakan bahwa Novanto dan Fadli menghadiri kampanye Trump.

"Jangan difitnahlah, kasihan itu. Itu biasa kalau pejabat bertemu dengan pengusaha. Malah munafik itu kalau keluar enggak ketemu pengusaha," ujar politisi PKS itu.

Fahri juga mengingatkan bahwa Setya Novanto juga seorang pengusaha.

"Kalau di dalam juga ketemu pengusaha, biasa. Pak Nov juga kan pengusaha. Jangan lupa itu," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, sebelumnya mengakui bahwa kehadiran Novanto dalam acara Trump merupakan tindakan yang salah. Bambang pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan politisi Partai Golkar itu. (Baca: Akui Setya Novanto Salah Hadiri Acara Trump, Fraksi Golkar Minta Maaf)

"Maklumlah para pimpinan DPR itu belum satu tahun menjabat. Mungkin masih mencari bentuk dan format. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah langkah, dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkanlah," kata Bambang saat dihubungi, Selasa.

Bambang mengatakan, harus diakui bahwa kunjungan pimpinan DPR ke kampanye Donald Trump tak elok karena masih ada kandidat lain. Fraksi Partai Golkar pun tidak bisa menghalang-halangi para anggota fraksi lain yang ingin melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: Pemerhati Jam: Arloji Setya Novanto Lebih Mahal dari Arloji Obama-Pangeran William)

"Lebih dari itu, yang juga patut disesalkan adalah profil Trump sendiri yang bagi masyarakat Indonesia kurang positif, yakni raja judi, rasis, dan distigma anti-Islam," ucap Bambang.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah melakukan rapat internal terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat keduanya hadir dalam acara jumpa pers yang digelar Trump.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup, MKD memutuskan bahwa mereka akan memproses Novanto dan Fadli, meskipun tanpa aduan. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan)

Setya merasa kehadirannya dalam kampanye Trump tak melanggar aturan. Kendati demikian, dia tetap menghormati proses yang dilakukan MKD selama hal itu berjalan dengan profesional dan tanpa intervensi. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com