Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra Sebut Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Donald Trump Pakai Uang Rakyat

Kompas.com - 04/09/2015, 19:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Sebab, tujuan kehadiran pimpinan DPR di Amerika Serikat yang menggunakan uang negara tersebut adalah konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump.

"Setya-Fadli selfie dengan uang rakyat. Ini bentuk pemborosan keuangan negara. Sepulang dari AS, Fitra akan menagih akuntabilitas biaya perjalanan dinas ini," kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2015).

Berdasarkan penelusuran Fitra, Yenny melanjutkan, rincian biaya ke AS tersebut tidak transparan. Sekjen DPR juga tak berusaha menjelaskan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut kepada publik.

"Namun, jika mengacu pada tahun sebelumnya, perjalanan ke London membutuhkan anggaran hingga di atas Rp 15 miliar," ucap Yenny.

Untuk itu, Fitra pun membuat kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015, termasuk biaya tiket dan hotel serta uang saku perjalanan dinas. Berdasarkan hal itu, maka ditemukan:

1. Biaya pesawat ke AS: 14.428 dollar AS satu perjalanan.
2. Uang harian 527 dollar AS per anggota DPR.
3. Hotel 1.312,02 dollar AS per malam.

Dengan demikian, jumlah dana anggaran untuk sembilan orang ke AS selama 12 hari diperkirakan sebesar Rp 4.631.428.800 (Rp 4,6 miliar). Angka ini berdasarkan asumsi paket hemat sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, Fitra memprediksi bahwa anggaran yang dihabiskan akan lebih besar dari Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan. Perkiraan biaya ini juga belum termasuk potensi adanya kemahalan harga (mark up) karena sistem lumpsum (dialokasikan di awal).

Sayangnya, dengan anggaran sebesar itu, Ketua DPR dan rombongan justru menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya, yaitu menghadiri kampanye Donald Trump. Menurut Yenny, hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah Indonesia adalah negara kecil yang bisa dijadikan lelucon oleh AS.

"Agenda kunjungan ke AS tidak jelas. Bahkan, foto-foto dengan politikus AS justru membuat rakyat Indonesia malu," ujar Yenny.

Selain itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyesalkan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump. Hikmahanto menilai Setya Novanto telah dimanfaatkan oleh Donald Trump. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com