Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Bentrok TNI-Polri Terulang, Jokowi Diminta Beri Sanksi Pangdam-Kapolda

Kompas.com - 31/08/2015, 19:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo harus turun tangan langsung menyelesaikan kasus bentrokan antara TNI-Polri. Tingginya intensitas bentrokan yang terjadi, membuat kasus itu bukan lagi sebagai sebatas pelanggaran disiplin semata, tapi sudah mengarah kepada demoralisasi instansi.

"Presiden harus serius turun tangan meminta pertanggungjawaban perwira level atas, setingkat Pangdam dan Kapolda. Ini sudah bukan disebut pelanggaran disiplin lagi, tapi sudah menjurus demoralisasi," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senin (31/8/2015).

Hasanuddin menuturkan, dalam setiap kasus bentrokan, para pelaku bukan lagi perorangan, melainkan melibatkan hubungan kelompok. Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa takut yang dimiliki masing-masing prajurit atas hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka jika berbuat kesalahan.

"Mulai dari perwira rendah, panglima, kepala staf bahkan presiden sudah turun. Tapi tak ada hasilnya. Konflik terus saja berlanjut," ujar politisi PDI-P itu.

Ia menambahkan, permintaan tanggung jawab kepada pangdam dan kapolda perlu dilakukan agar mereka serius mengantisipasi konflik yang akan terjadi. Ia khawatir, jika konflik terus berlangsung, tak hanya integritas aparat saja yang akan dikorbankan.

"Tapi bisa menjurus konflik yang lebih besar. Dan kepercayaan rakyat lama kelamaan akan pudar. Siapa yang akan mengawal NKRI kalau mereka sibuk berkelahi?" ucapnya.

Bentrok TNI-Polri terjadi di sirkuit permanen Sport Center Jalan Stadion, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu kemarin. Dalam kejadian itu, seorang anggota Kompi Senapan B Yonif 732, Prada Yuliadi, tewas tertembak.

Bentrokan itu diduga akibat dipicu kesalahpahaman. Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, sejumlah anggota Kodim 1401/Majene sedang menonton balapan di sirkuit permanen Sport Center Polman.

Saat itu, Praka Rusmono (34) yang merupakan Caraka Tuud Dim 1401/Majene menonton balapan dengan kru MMS Racing Team Majene, Umar (27), warga BTN Linomaloga, Kelurahan Talumu, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Mereka didatangi beberapa anggota Patmor dan diminta untuk tidak menonton di atas lintasan balapan.

Salah satu rekan Praka Laksmono, anggota MMS Team Racing Majene terkena tongkat anggota Patmor sehingga hampir terjatuh di parit. Tidak terima dengan hal itu, Praka Laksmono menghampiri anggota Patmor dan menegurnya. Tidak terima anggotanya ditegur, anggota Patmor lainnya datang dan mengeroyok Praka Laksmono.

Perkelahian pun berhasil diredam, setelah Kepala Polres Polewali Mandar AKBP Agoeng Adi Koerniawan dan Kepala Seksi Operasi Komando Distrik Militer 1402/Polmas Kapten Martani tiba di lokasi dan mendamaikan kedua belah pihak. (Baca: Kronologi Tertembaknya Anggota TNI di Polewali Mandar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com