Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Sebaiknya Mencontoh Keberanian KPK

Kompas.com - 30/08/2015, 13:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ray Rangkuti, pengamat politik LIMA, menyayangkan langkah Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang lebih memilih bungkam soal calon pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait perkara dugaan korupsi.

Ray mengatakan, seharusnya Buwas, sapaan populer Budi, mencontoh gaya KPK dalam membuka ke publik soal siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Dasarnya adalah  transparansi ke masyarakat.

"Kabareskrim baiknya mencontoh keberanian KPK yang mengumumkan penetapan seorang tersangka Budi Gunawan tatkala diajukan Presiden sebagai calon tunggal Kapolri. Cara seperti ini jelas lebih bertanggung jawab," kata Ray melalui siaran persnya, Minggu (30/8/2015) pagi.

Menurut Ray, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Buwas untuk merahasiakan nama tersangka. Oleh sebab itu, alasan Buwas 'menyimpan' nama capim KPK yang menjadi tersangka atas alasan demi kerahasiaan proses seleksi capim KPK dinilai Ray mengada-ada.

Sebaliknya, lanjut Ray, Buwas mesti menghormati hak publik untuk mendapatkan informasi tentang adanya capim KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, publik tidak bertanya-tanya. Publik pun dapat menilai apakah penetapan tersangka  sang capim KPK obyektif atau tidak.

"Satu lagi, penetapan tersangka oleh polisi itu bukanlah pintu akhir. Si tersangka masih bisa menguji kesahihan proses hukum melalui praperadilan. Maka, penetapan tersangka itu sudah semestinya bukan hal rahasia," lanjut Ray.

Bareskrim Polri menjerat seorang capim KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Polisi belum mau membuka identitas capim yang dimaksud. Dia hanya disebut sebagai salah satu mantan pejabat lembaga negara.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak berjanji mengumumkan nama orang itu Senin besok. Victor menambahkan, perkara capim KPK itu sudah diselidiki sejak sekitar beberapa bulan terakhir. Penyelidikan itu sendiri dilakukan berdasarkan pada laporan yang dilayangkan langsung ke penyidik direktoratnya. Dia enggan menyebut identitas pelapor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com