Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertarungan Terberat Capim KPK Ada di DPR

Kompas.com - 28/08/2015, 22:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partarungan terberat para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berlangsung saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di parlemen. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai, proses seleksi di DPR rawan diwarnai politik uang.

"Uang di dalam fit and proper test lebih bicara dibandingkan dengan nalar," kata Ikrar, di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Menurut dia, ada kekhawatiran di antara anggota DPR bahwa capim KPK nantinya akan menjerat anggota DPR ketika sudah menjabat pimpinan KPK. Atas dasar itu, Ikrar menilai bahwa DPR akan cenderung menghambat capim KPK yang tak bisa diajak kompromi.

"Ada ketakutan DPR, hangan sampai pilih orang yang memakan mereka sendiri seperti yang terjadi dalam lima tahun ini bahwa orang-orang yang diamankan KPK adalah politisi-politisi DPR sendiri," kata Ikrar.

Tak bisa dipungkiri, lanjut dia, banyak politikus yang kasus hukumnya diproses KPK. Ikrar mencontohkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah. Sebelum menjabat Ketua MK, Akil adalah politikus Partai Golkar.

Atas dasar itu, Ikrar berharap pimpinan KPK yang terpilih nantinya adalah tokoh-tokoh independen. Ia juga mengingatkan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bertanggung jawab atas capim yang diloloskannya.

"Jadi kalau sampah yang masuk (DPR), maka sampah pula yang akan ke luar (lolos). Karena itu Pansel ini harus bertanggung jawab, ada atau tidak orang-orang yang akan diajukan kepada Presiden dan DPR yang masuk kategori sampah tadi," ujar Ikrar.

Tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tidak menghasilkan memilih orang untuk menempati posisi pimpinan KPK selama empat tahun ke depan. Menurut Benny, Pansel KPK harus memilih sosok yang tidak punya masalah terkait independensi, memiliki kredibilitas, kompetensi, kematangan emosi, serta memiliki rekam jejak yang baik. Pansel diharapkan tidak menentukan capim yang lolos seleksi hanya dari jawaban mereka ketika mengikuti seleksi tahap wawancara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com