Kini F-PKS Setuju 7 Proyek DPR Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya setuju proyek Gedung DPR RI ditunda ketika kondisi perekonomian nasional semakin sulit.

"Fraksi PKS tidak mempermasalahkan jika pembangunan Gedung DPR RI ditunda jika kondisi ekonomi semakin sulit," katanya di Jakarta, Kamis (27/8/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, penundaan itu harus disertai dengan sikap pemerintah untuk serius mengatasi masalah yang sangat penting dengan cara yang tepat sasaran, fokus, dan tidak mencari popularitas. (Baca: Formappi: Makin Terlihat Aroma Permainan dalam 7 Proyek DPR)

Menurut dia, pemerintah harus efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara agar penggunaannya tepat sasaran.

"Jangan sampai ketika berbicara gedung baru yang nilainya puluhan triliun rupiah, semua pihak menilainya sinis. Namun, sementara pemerintah menghabiskan ribuan triliun rupiah tidak jelas efeknya untuk rakyat," ujarnya. (Baca: Pimpinan DPR Akui Pembangunan Gedung DPR Belum "Urgent")

Jazuli mencontohkan anggaran untuk menyuntik BUMN yang jumlahnya puluhan triliun pada tahun 2015 yang dipertanyakan efeknya untuk rakyat.

Menurut dia, penggunaan anggaran APBN senilai Rp 2.000 triliun akan menguap begitu saja apabila tidak digunakan secara efektif dan efisien. (Baca: Empat BUMN Usulkan Suntikan Modal Rp 10 Triliun)

"Harus tepat sasaran karena kalau tidak, APBN yang nilainya Rp 2.000 triliun akan menguap begitu saja," katanya.

Jazuli sebelumnya mengaku mendukung rencana pembangunan tujuh proyek itu tetap dilanjutkan meski keadaan ekonomi sedang terpuruk. Jazuli beralasan, proyek ini tetap bisa dikerjakan secara bertahap. (Baca: Fraksi PKS Tetap Ingin Pembangunan 7 Proyek DPR meski Ekonomi Terpuruk)

"Ekonomi lagi sulit, maka bisa juga secara multiyears supaya tidak berbenturan dengan kepentingan rakyat," kata Jazuli saat dihubungi, Selasa (25/8/2015).

DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)