Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Pelindo II RJ Lino Dilaporkan ke Bareskrim

Kompas.com - 24/08/2015, 18:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) melaporkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino ke Bareskrim Polri, Senin (24/8/2015).

Lino dilaporkan atas sejumlah perkara. Pertama, pekerja atas nama Ketua Umum SP JICT Nova Sofyan Hakim melaporkan Lino atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Laporan itu diformalkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/985/VIII/2015/Bareskrim.

Kedua, seorang pekerja pegawai JICT bernama Dardo Pratistyo juga melaporkan nama Lino dengan tuduhan serupa. Laporan itu bernomor Polisi LP/986/VIII/Bareskrim. Meski dugaan tindak pidananya sama, pelapor tetap memisahkan laporan Polisinya. (Baca: "Ada yang Salah dalam Pikiran Pekerja JICT")

"Kata-kata yang kita duga adalah pencemaran nama baik dan fitnah adalah dia (Lino) bilang bahwa SP JICT bandit, melakukan sabotase, tidak nasionalis serta musuh negara," ujar kuasa hukum SP JICT Malik Bawazir di depan Gedung Mabes Polri, Senin.

"Setahu kami, direksi BUMN itu tidak memiliki legal standing dan kapasitas menyatakan bahwa seseorang atau suatu organisasi itu sebagai musuh negara," lanjut dia. (Baca: SP JICT Sebut Pernyataan Lino Mempermalukan Diri Sendiri)

Pernyataan Lino itu, lanjut Malik, disampaikan menyusul aksi mogok yang dilakukan SP JICT, beberapa waktu lalu. Mogok kerja itu sendiri karena pekerja protes atas perpanjangan konsesi JICT terhadap perusahaan asing. Kebijakan asing itu dinilai mengakibatkan kerugian negara. Lino, sebut Malik, boleh saja menanggapi protes pekerja. Namun, Lino dinilai tidak layak untuk menanggapi kebebasan pekerja untuk berserikat.

"Kemerdekaan JICT untuk berserikat, untuk menyatakan pendapat, adalah hak dasar. Hak asasi diatur dalam hukum," ujar Malik.

Selain Lino, lanjut Malik, pekerja sekaligus melaporkan Direktur Utama PT JICT Dani Rusli ke Bareskrim. Dani dilaporkan atas tuduhan menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja. Laporan itu diformalkan dengan nomor laporan Polisi LP/987/VIII/2015. (Baca: Pengusaha Sesalkan Konflik RJ Lino dengan Pekerja JICT)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com