Kasus Bansos, Kejaksaan Geledah 5 Kantor Pemprov Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung telah menggeledah sejumlah kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penggeledahan itu terkait pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di tubuh Pemprov tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2015.

"Penggeledahan kita lakukan di lima kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait program Bansos," ujar Tony di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita laporan realisasi dana bansos tahun 2013 yang diduga fiktif. Tony memastikan dokumen tersebut merupakan alat bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan perkara.

"Ada pembayaran fiktif sebesar Rp 200 juta. Totalnya Rp 1 miliar. Ini sudah dikonfirmasi oleh pejabat di sana," lanjut Tony.

Selanjutnya, penyidik tinggal memeriksa sejumlah penerima dana bansos untuk melengkapi berkas. Hasil penggeledahan dan pemeriksaan akan dibawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Perkara dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2013 berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014 lalu.

Namun, tim hukum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kejati Sumut ke PTUN terkait surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas perkara dugaan korupsi dana bansos itu. Putusan PTUN memenangkan Pemprov Sumut.

Rupanya, KPK membongkar adanya tindak pidana suap dalam proses putusan PTUN itu. KPK menduga pengacara Pemprov Sumut menyuap tiga hakim PTUN.

Sejak saat itu, Satgasus Kejaksaan Agung langsung mengambilalih pengusutan perkara korupsi bansos tersebut.

Dalam perkara yang diusut KPK, sudah delapan orang telah ditetapkan tersangka, yakni Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, istri Gatot bernama Evy Susanti, kuasa hukum Pemprov Sumut Yagari Bhastara alias Gerry dan bos Gerry, OC Kaligis.

Tiga hakim PTUN ikut dijerat, yakni Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting serta seorang Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.