Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Aduan, MKD Akan Periksa Fahri yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon

Kompas.com - 20/08/2015, 10:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akan menindaklanjuti kasus ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut banyak anggota DPR 'rada-rada beloon'. Namun, pemeriksaan baru akan dilakukan setelah adanya aduan. MKD tidak akan berinisiatif untuk memeriksa Fahri atas pernyataannya itu.

"Kalau ada bukti, ada pengaduan, kita akan musyawarahkan dengan pimpinan," kata Ketua MKD Surahman Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Surahman mengatakan, pengaduan bisa datang dari mana saja, baik dari sesama anggota DPR atau pun dari masyarakat. MKD tidak akan membuat pembatasan.

"Kalau ada pihak yang keberatan, silakan mengadukan," ucapnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, sebelumnya mengecam pernyataan Fahri yang dianggapnya merendahkan sesama anggota DPR dan menghina DPR sebagai Iembaga tinggi negara.

Bahkan, kata dia, Fahri bisa dikatakan menghina puluhan juta rakyat yang memilih anggota DPR. (baca: Adian Napitupulu Kecam Fahri Hamzah yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon)

"Entah apa maksud Fahri secara terbuka menghina anggota-anggota DPR di hadapan berjuta penonton TV. Entah kepuasan macam apa yang ada di hati Fahri setelah ia merendahkan 559 sejawatnya di DPR," kata Adian di Jakarta.

"Saya harap Mahkamah Kehormatan Dewan tidak membiarkan martabat DPR dan 559 anggotanya direndahkan pimpinannya sendiri karena bagaimana mungkin orang lain menghormati DPR jika pimpinannya sendiri tidak menghargai anggota dan institusi DPR," tambah Adian.

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

Ketika itu, Fahri menjadi narasumber ketika membahas 7 proyek di Kompleks Parlemen Senayan. (baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com