Adian Napitupulu Kecam Fahri Hamzah yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengecam pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam wawancara di salah satu televisi swasta ketika membahas tujuh proyek pembangunan di kompleks Parlemen Senayan. Dalam acara itu, Fahri menyebut banyak anggota DPR yang beloon atau bodoh.

"Entah apa maksud Fahri secara terbuka menghina anggota-anggota DPR di hadapan berjuta penonton TV. Entah kepuasan macam apa yang ada di hati Fahri setelah ia merendahkan 559 sejawatnya di DPR," kata Adian di Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Pernyataan Fahri Hamzah itu, kata dia, bukan hanya merendahkan sesama anggota DPR, melainkan juga menghina DPR sebagai Iembaga tinggi negara. Bahkan, Fahri bisa dikatakan menghina puluhan juta rakyat yang memilih anggota DPR.

"Entah hal besar apa di balik pembangunan tujuh proyek DPR itu sampai untuk hal itu Fahri rela menyebut sejawatnya di DPR 'rada-rada beloon'," ucap aktivis '98 ini.

Adian menilai, Fahri hanya melihat bahwa parlemen modern itu sebatas bangunan megah, jas, dasi, dan kilatan kulit sepatu. Fahri tidak melihat bahwa DPR modern tecermin dari cara berpikir, cara bicara, dan tidak berperilaku kanibal terhadap sesama anggota DPR.

"Saya harap Mahkamah Kehormatan Dewan tidak membiarkan martabat DPR dan 559 anggotanya direndahkan pimpinannya sendiri karena bagaimana mungkin orang lain menghormati DPR jika pimpinannya sendiri tidak menghargai anggota dan institusi DPR," ucap Adian.

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Proyek tersebut adalah pembangunan museum, perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.