Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kami Sepakat Mengedepankan Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 18/08/2015, 20:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kementerian dan lembaga yang berada di jajarannya akan ikut membantu sektor perekonomian Indonesia yang saat ini tengah lesu. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah fokus pada pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Luhut seusai rapat kerja dengan jajarannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala BNPT Saud Usman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.

"Kami sepakat mengedepankan pencegahan korupsi," kata Luhut.

Untuk mengedepankan pencegahan korupsi, rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sepakat untuk membentuk Tim Pengawal, Pengamananan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4). Pembentukan tim ini adalah usul Jaksa Agung HM Prasetyo. Nantinya, tim ini akan bertugas mengawasi kinerja lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

"Tidak ada lagi alasan ketakutan para pejabat di daerah untuk mengeksekusi program," kata  Luhut.

Prasetyo menambahkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan di bidang ekonomi yang tidak akan bisa berdiri sendiri. Upaya itu harus di-back up dan didukung oleh semua pihak yang ada, termasuk dari penegak hukum. Oleh karena itu, pembentukan TP4 ini sangat dibutuhkan.

"Tugasnya tim ini melakukan pendampingan. Seperti kata Menko, tugas tim lebih ditekankan pada pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan," kata Prasetyo.

Ia menegaskan, penegakan hukum akan tetap berjalan jika dengan tim ini masih ada tindakan korupsi yang dilakukan pejabat.

"Kita berharap pejabat daerah memanfaatkan tim yang kita bentuk nanti supaya semuanya berjalan efektif dan efisien," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com